Tasikmalaya, Mei 2025 – Menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Jawa Barat terkait larangan mengadakan acara perpisahan kelas 12 secara berlebihan, SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi internal guna membahas format perpisahan yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai kesederhanaan.
Rapat ini dihadiri oleh kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, wali kelas 12, tim kesiswaan, serta perwakilan guru dan panitia kelas 12. Dalam rapat yang digelar di ruang pertemuan sekolah tersebut, pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan perpisahan harus dikemas sederhana, bermakna, dan tetap menjunjung tinggi nilai edukatif serta religius.
Kepala SMK Muhammadiyah, Bapak Wawan Kurniawan, S.Pd.I, menyampaikan bahwa sekolah sangat mendukung arahan pemerintah dalam menghindari pola perpisahan yang terkesan mewah dan hedonistik.
“Perpisahan bukan ajang pamer gaya atau hura-hura. Ini adalah momen refleksi, syukur, dan doa. Kita ingin menciptakan acara yang memberi kesan mendalam dan nilai spiritual, bukan sekadar hiburan sesaat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa perpisahan kelas 12 akan dikemas dalam bentuk tasyakur, pengajian, dan doa bersama, yang diikuti dengan penyampaian apresiasi bagi siswa-siswi berprestasi. Selain itu, akan ada sesi penayangan video kenangan dan pesan dari guru serta perwakilan siswa, untuk tetap menghadirkan suasana emosional yang positif.
Wakasek Kesiswaan, Bapak Asep Taufiq Hidayat, turut menjelaskan bahwa seluruh elemen sekolah akan berkolaborasi agar kegiatan berjalan lancar, tetap meriah, namun tetap dalam koridor kesederhanaan sesuai arahan pemerintah.
“Kita juga akan melibatkan orang tua dan komite dalam proses ini, agar semua pihak memahami dan mendukung bentuk kegiatan yang sesuai arahan gubernur,” ujarnya.
Dengan rapat ini, SMK Muhammadiyah menunjukkan komitmen untuk selalu patuh terhadap kebijakan pemerintah serta menjaga marwah institusi pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter dan akhlak siswa.
Rencana final kegiatan perpisahan akan segera diumumkan setelah mendapat persetujuan dari pihak terkait, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kesopanan, dan kesederhanaan.
